Office 8, level 18-A Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan
085157374451

Pengawasan Pembangunan

Studio

Pembangunan dan multidimensionalitas

Pembangunan harus mengubah wajah kemiskinan dan ketimpangan antara negara maju dan berkembang melalui keadilan sosial baik secara nasional maupun global. Model pembangunan yang dominan selama beberapa dekade terakhir yakni pembangunan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi, liberalisasi pasar,  globalisasi, industri karbon secara intensif. Disisi pengawasan public dan institusi masih dihadapkan kondisi umum dan lemahnya  pengawasan demokratik terhadap kekuasaan. Evaluasi kegagalan ekonomi liberal merekomendasikan bahwa pembangunan membutuhkan pendekatan multidimensi dimana pembangunan ekonomi harus diimbangi pembangunan sosial, kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta keadilan dalam distribusi hasil pembangunan. Dengan kata lain diperlukan kerjasama antara pemerintah, kekuatan masyarakat sipil, dunia usaha dan elemen lainnya secara saling melengkapi.

Tantangan sekarang ini adalah menegakkan keadilan, namun disrupsi teknologi menjadi tantangan tersendiri. Teknologi juga menciptakan perbedaan peluang dan kemampuan membangun tatanan yang lebih baik, dan membangun perubahan transformatif kearah rating lebih baik.

Perubahan progresif harus digerakkan dan terjadi pada setiap orang dimanapun berada. Tujuan pembanguan berkelanjutan telah dicanangkan tidaklah semata-mata untuk mencapai satu tujuan dan meninggalkan tujuan lainnya. Lebih dari itu dibutuhkan kerjasama komunitas internasional untuk berbuat lebih dari universalitas kekuatan untuk menggerakkan pembangunan yang menciptakan keadilan dan  perubahan.

Berfikir kritis, konstruktif dan solutif

Kondisi kritis hari ini Covid 19 merupakan salah satu contoh aktual yang membutuhkan perhatian serius bagi negara berpendapatan rendah dan menengah. Diperlukan pendekatan berbeda, respon berbeda dan cepat untuk mencapai tingkat keberhasilan selanjutnya menjadi bahan pembelajaran dalam mengembangkan upaya multiarah.

Respon terhadap dampak sosial ekonomi perubahan global keduanya berimpliaksi terhadap tingkat kematian dan daya tahan yang berbeda kelompok kaya dan miskin. Covid 19 telah menguji kapasitas pemerintahan negara miskin untuk mengembangkan kebijakan yang tepat, pelaksanaan rekonstruksi dan tanggap kemanusiaan, formasi perlindungan sosial, pencapaian target terbaik mengatasi kerawanan. Hal ini harus didasari pendekatan keadilan diantara negara kaya dan miskin. Proporsianlitas pengelolan isu rasial, sosial dan politis juga penting sebagaimana mencuat di Amerika serikat saat ini mengenai isu Black, Asia, Minoritas dan Etnik (BAME) telah memicu protes meluas dan berkepanjangan,

Membangun kerjasaama global dalam solidaritas merupakan salah satu cara merespon tantangan global misalnya perubahan iklim dan pandemik Covid 19. Diperlukan penguatan pemahaman dan pengetahuan cara-cara menghadapi masalah mulai dari tingkat lokal, nasional dan global.

Pengawasan Pembangunan

Pembangunan nasional dilaksanakan sebagai wujud amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan di bidang ekonomi, melainkan sangat tergantung oleh keberhasilan dalam berbagai sektor pembangunan secara multidimensi. Pembangunan sosial termasuk di dalamnya pembangunan kesejahteraan sosial, merupakan faktor yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dalam pandangan ekonomi mainstream, kebijakan sosial yang secara formal muncul dalam konsep negara kesejahteraan di anggap sebagai anomaly. Inti persoalan sebenarnya adalah kerancuan antara “barang publik” (public goods) dan barang pribadi (private goods) (Rothstein, 1998).

Setelah memiliki konsensus bersama bahwa kebijakan sosial perlu mendapatkan ruang lebih besar dalam dinamika ekonomi dan politik, persoalan berikut yang perlu dibenahi adalah bagaimana membiayai dan mekanisme pembiayaan kebijakan sosial.

Kemajuan ekonomi sangat diperlukan bagi kemajuan sosial. Namun demikian pembangunan ekonomi dan sosial tidak selalu berjalan otomatis. Pembangunan ekonomi lebih bermakna jika dapat dialokasikan dengan baik bagi kepentingan pembangunan sosial. Berbagai studi telah cukup membuktikan bahwa secara teoritis maupun empiris, keberhasilan negara dalam mencapai tingkat kesejahteraan sangat ditentukan oleh strategi pembangunan di negara tersebut yang memadukan pembangunan ekonomi dan sosial. 

Menurut para ekonom neoklasik, segala sesuatu hanya akan efisien jika diperlakukan sebagai barang pribadi yang dapat diperdagangkan dengan menggunakan mekanisme pasar, termasuk hal-hal terkait dengan jaminan kesehatan (health care), asuransi sosial (social insurance) dan pendidikan. Karena itu, penyelenggara layanan di segala bidang bisa dan harus diserahkan kepada sektor swasta.  Namun, pandangan lain mengatakan bahwa hal-hal terkait dengan kesejahteraan sosial sebaiknya dikelola sebagai barang publik dan tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Dengan demikian, sebagai barang publik, beberapa hal terkait dengan kesejahteraan sosial tidak termasuk dalam kategori dilema sosial (ostrom, 1998).  Persoalan pragmatis  seperti defisit anggaran atau kebijakan fiskal dalam kerangka kebijakan sosial sering ditentang bukan karena alasan teknis semata. Dalam konteks Indonesia, ketersediaan anggaran sering dijadikan alasan untuk mencounter setiap tuntutan yang hendak mengembangkan kebijakan sosial.

Dalam kebijakan sosial dan negara kesejahteraan, pengeluaran pemerintah seharusnya dianggap sebagai investasi yang dapat mendorong tingkat daya beli masyarakat. Karena itu, supaya kebijakan sosial mendapatkan ruang lebih besar, hal pertama yang harus diubah adalah cara pandang yang terlalu bias pada prinsip dan kepentingan mekanisme pasar. Menurut Dunn, kebijakan merupakan aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis nilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang proses kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian dengan memperhatikan 3 aspek yang meliputi pelaku kebijakan dalam hal ini pemerintah dengan menggunakan metode menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia. Kebijakan itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan yaitu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan dan Thomas R. Dye (1995,2) mendefinisikannya analisis kebijakan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, diantaranya melalui suatu peraturan.

Tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Definisi kesejahteraan sosial berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan PP No. 39 Tahun 2012, ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. Diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. 

Berbagai strategi pembangunan telah dikembangkan pemerintah Indonesia sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kondisi sosial ekonomi politik dan tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu.

Sejumlah kemajuan dan perubahan telah terjadi sehingga menjanjikan kemakmuran bangsa kearah kehidupan yang lebih baik, namun dalam kenyataannya kemakmuran belum merata yang ditandai tingginya jumlah penduduk miskin, rentan miskin dan tingkat ketimpangan sosial ekonomi dengan gini ratio 0,42.

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh dalam kurun waktu 75 tahun Indonesia merdeka harus diselaraskan dengan strategi pembangunan sosial komprehensif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila dan amanah UUD 1945. Redistribusi hasil pembangunan dapat diwujudkan melalui penanganan masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya kelompok rentan yang jumlahnya cukup besar yakni kelompok disabilitas (lebih 15 juta jiwa), balita dan anak terlantar (lebih 2 juta jiwa), lanjut usia (lebih dari 3 juta jiwa), gelandangan, pengemis dan ketunaan lainnya (lebih dari 2 juta jiwa), Komunitas Adat Terpencil (lebih dari 1 juta jiwa), dan isu aktual kini pengangguran selama Covid 19 lebih dari 15 juta jiwa. Diperlukan perlindungan sosial universal bagi seluruh warga masyarakat dengan mekanisme yang fleksibel sehingga seluruh warga miskin dan rentan mendapat akses multilayanan.

Dalam konteks pembangunan sosial komprehensif konsep ini harus menjadi cetak biru (blue print) pembangunan nasional. Kondisi mendesak saat ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang belum mendapat layanan sosial dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme pengawasan agar tercapai tujuan sesuai rencana pencapaian kinerja.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan  sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, artinya aspek  pengawasan telah masuk saat proyek pembangunan masih dalam tahap pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana pembangunan menyatakan bahwa pengawasan pembangunan adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisiasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan  sedini mungkin.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap admnistrasi pembangunan Menurut Frederick Mozier (1880), kita harus menumbuhkan pertanggungjawaban. Ada 2 macam pertanggung jawaban yakni pertanggungjawaban obyektif dan subyektif. Pertanggungjawaban obyektif dapat dimaknai bahwa seorang pejabat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya diorganisasi yang sama. Semacam internal control dan bersifat administrative. Pertanggungjawaban subyektif artinya seorang pejabat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada siapapun yang layak diberi pertangggungjawaban seperi DPR, rakyat dan lainnya, relevan sebagai external control seperti pengawasan legislative, pengawasan judicial, pengawasan sosial.

Referensi:

  • Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  • Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 
  • Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  • William M. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua 1999, Gajah Mada University
  • Development must change in the face if injustice and inequality, Transforming knowledge, Transforming Live – IDSStrategy 2020-25.